Ketua DPRD Mahulu Soroti Jalan Mahulu 40 KM belum Tersentuh Pembangunan

Ketua DPRD Mahulu Soroti Jalan Mahulu 40 KM belum Tersentuh Pembangunan

MAHAKAM ULU – Meski telah berusia 12 tahun, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih menghadapi persoalan serius pada sektor infrastruktur, khususnya akses jalan penghubung dengan Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 40 kilometer ruas jalan non status yang belum tersentuh pembangunan, baik oleh pemerintah provinsi maupun pusat.

“Mahulu sudah 12 tahun berdiri, tetapi akses jalan yang menghubungkan ke Kubar masih sangat ekstrem. Ini yang setiap hari dihadapi masyarakat,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Ia berharap pemerintah segera mempercepat penanganan ruas jalan tersebut. Dalam kunjungan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, ke Mahulu, telah disampaikan rencana lanjutan pembangunan jalan sepanjang 27 kilometer yang akan dilanjutkan 13 kilometer pada tahun berikutnya.

“Harapannya, pada 2027 jalan Kubar–Mahulu sudah mulus,” katanya.

Devung juga mengaku telah membawa aspirasi tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, termasuk bertemu anggota DPR RI Komisi V untuk mendorong percepatan pembangunan jalan di wilayah Long Bagun, Long Pahangai, hingga Long Apari.

Menurutnya, kondisi akses jalan yang sulit berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama saat musim kemarau. Distribusi kebutuhan pokok seperti sembako dan bahan bakar minyak (BBM) kerap terhambat.

“Setiap musim kemarau, masyarakat mengalami kelangkaan sembako dan BBM karena akses distribusi sulit,” ungkapnya.

Selain itu, keterbatasan akses juga berpengaruh pada layanan kesehatan, khususnya saat harus melakukan rujukan pasien dari wilayah terpencil menuju ibu kota kabupaten atau fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, DPRD Mahulu mendorong keterlibatan pemerintah provinsi dan pusat melalui dukungan anggaran, baik dari APBD maupun APBN.

“Kalau dua sumber anggaran ini masuk, saya yakin persoalan jalan di Mahulu bisa teratasi dan ekonomi masyarakat akan meningkat,” pungkasnya. (*/SN)

Post Comment