Paripurna Hak Angket Gagal Kuorum, Golkar Kaltim: Tempuh Interpelasi Lebih Utama

SAMARINDA – Usulan hak angket yang digulirkan sejumlah fraksi di DPRD Kalimantan Timur menemui jalan buntu. Rapat paripurna yang sedianya mengagendakan pembahasan usulan tersebut terpaksa batal dilaksanakan lantaran tidak memenuhi syarat kuorum kehadiran anggota dewan.

Absennya mayoritas anggota Fraksi Golkar dalam rapat tersebut menjadi sorotan tajam publik. Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menepis tudingan bahwa pihaknya melakukan aksi boikot terorganisasi.

“Saat paripurna berlangsung, sejumlah anggota kami sedang mengikuti agenda rapat internal fraksi yang telah dijadwalkan sebelumnya. Ketidakhadiran ini bukan langkah untuk menggagalkan sidang,” ujar Sarkowi saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).

Di balik absennya anggota, Sarkowi secara terbuka mengungkapkan keberatan fraksinya terhadap penggunaan hak angket sebagai langkah awal pengawasan terhadap gubernur. Ia menilai, DPRD seharusnya menempuh mekanisme yang lebih moderat terlebih dahulu.

“Menurut pandangan kami, DPRD seharusnya menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi sebelum melompat ke langkah yang lebih jauh melalui hak angket,” tegasnya.

Sarkowi menekankan bahwa sikap menghadiri atau tidak menghadiri rapat tersebut merupakan hak politik individu anggota dewan, karena fungsi pengawasan melekat pada setiap personal anggota, bukan keputusan yang mengikat secara kelembagaan fraksi.

Menghormati Dinamika Legislatif

Kendati memiliki perbedaan pandangan terkait urgensi penggunaan hak angket, politisi senior ini memastikan bahwa Fraksi Golkar tetap menghormati langkah politik fraksi lain yang menjadi inisiator. Ia menilai perbedaan posisi politik sebagai bagian dari dinamika wajar dalam sebuah lembaga perwakilan rakyat.

Namun, ia menegaskan bahwa setiap proses politik harus tetap merujuk pada tata tertib yang berlaku. Ketika mekanisme kuorum tidak terpenuhi, maka secara aturan rapat memang tidak dapat dilanjutkan.

Jangan Ganggu Kinerja Legislatif

Dalam situasi politik yang memanas, Sarkowi mengingatkan agar polemik hak angket tidak menjadi distraksi yang melumpuhkan tugas-tugas pokok DPRD. Ia meminta seluruh anggota dewan untuk tetap fokus pada fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan rutin demi kepentingan masyarakat luas di Benua Etam.

“Kami berharap perdebatan ini tidak mengganggu pelaksanaan fungsi utama DPRD. Kewajiban kita adalah memastikan roda pemerintahan daerah berjalan optimal demi rakyat,” pungkasnya.