Kantor Wapres di IKN Siap Digunakan mulai 2026

IKN – Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan peningkatan signifikan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono memastikan kantor wakil presiden (wapres) di kawasan inti IKN akan selesai pada akhir Desember 2025 dan siap digunakan setelah proses pengisian furniture rampung.

Basuki mengungkapkan, Wapres Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan ketertarikan untuk mulai berkantor di IKN pada tahun 2026

“Beliau punya keinginan begitu saya dengar,” ujarnya saat ditemui di UGM Yogyakarta, Jumat (12/12/2025).

Meski demikian, lanjut Basuki, keputusan akhir mengenai perpindahan masih menunggu arahan resmi dari wapres.

“Akhir Desember ini jadi. Baru tinggal nanti mengisi furniture-nya,” katanya.

Basuki kemudian memerinci ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang menjadi landasan pembangunan IKN. Pertama, IKN akan resmi menjadi ibu kota negara pada 2028. Kedua, proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dilakukan secara bertahap dengan target awal sebanyak 4.100 ASN.

“Tahun 2025 ini sudah ada beberapa pekerjaan yang dimulai untuk menyiapkan 2028 harus kita bangun yudikatif dan legislatif,” ujarnya.

Menurut Basuki, pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, dan infrastruktur utama di wilayah 1A, 1B, dan 1C telah berjalan sejak Desember 2025. Pekerjaan dilakukan melalui kolaborasi antara Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Selain kantor dan kediaman wapres, beberapa proyek strategis juga dikebut penyelesaiannya. Basuki menyebut pembangunan masjid negara dan sejumlah infrastruktur vital sudah masuk tahap finalisasi.

“Jalan tol dari Balikpapan ke IKN insyaallah mulai fungsional akhir bulan ini,” ucapnya.

Ia menambahkan, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2027.

“Insyaallah akhir tahun 2027 atau semester I tahun 2028 sudah bisa kita lihat hasilnya selesai,” tuturnya.

Terkait anggaran, Basuki menjelaskan, pendanaan IKN untuk 2026 masih menunggu persetujuan.

“Yang di DIPA awal itu ada sekitar Rp 6 triliun, tetapi nanti akan ada tambahannya Rp 14 triliun menjadi sekitar Rp 20 triliun,” katanya.

Jumlah kebutuhan anggaran pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 20 triliun. Sementara itu, pembangunan fase pertama yang dimulai pada 2022 disebut telah mencapai 97% dan ditargetkan tuntas akhir tahun ini. Basuki menegaskan, fasilitas publik seperti sekolah dan pasar direncanakan selesai pada 2027 sebagai bagian dari fase kedua pengembangan kawasan.