Kunjungi Jember, Kepala BGN Sebut MBG Jadi Mensin Penggerak Ekonomi Kerakyatan

JEMBER – Dari dapur-dapur sederhana, gelombang ekonomi besar mulai bergulir. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember kini tak hanya mengenyangkan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi hingga triliunan rupiah.

Potensi tersebut mencuat saat kunjungan kerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Kamis (16/04/2026).  Kunjungan tersebut juga dirangkai dengan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Sholawat Nusantara di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang.

Dadan memberikan apresiasi tinggi terhadap keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mempersiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jember dinilai sebagai salah satu daerah paling progresif dalam penyediaan data penerima manfaat yang akurat dan lengkap.

Menurut Dadan, komitmen Pemkab Jember terlihat jelas dengan dibentuknya Satgas Percepatan MBG. Hal ini menumbuhkan optimisme bahwa program MBG di Jember akan memberikan dampak ganda, baik untuk kesehatan anak maupun penguatan ekonomi lokal.

Dadan menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan pangan, melainkan mesin penggerak ekonomi kerakyatan. Sekitar 93 persen anggaran Badan Gizi Nasional akan disalurkan ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Setiap satu unit SPPG diproyeksikan menerima dana sekitar Rp 1 miliar per bulan,” ulas Dadan. 

Selanjutnya, 70 persen anggaran digunakan untuk pembelian bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat.

Kemudian, sebanyak 20 persen untuk biaya operasional, termasuk menggaji sekitar 47 relawan per SPG dan 10 persen untuk pengembalian investasi bagi mitra pembangun SPPG.

Di Jember sendiri, ditargetkan akan berdiri sebanyak 400 unit SPPG. Saat ini, sebanyak 207 unit sudah mulai beroperasi. 

“Artinya, sudah ada aliran dana sekitar Rp 207 miliar per bulan yang masuk ke Jember. Ini akan sangat menggerakkan roda ekonomi daerah,” ujar Dadan.

Terkait pengawasan, BGN telah menyiapkan sistem berlapis melalui deputi pengawasan, pemantauan, serta inspektorat. Namun, Dadan juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memantau kualitas menu harian melalui dokumentasi foto.

“Kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP),” ujarnya

“Kami meminta Bupati untuk memberikan rekomendasi jika ada SPPG yang tidak patuh. Kami akan langsung tindak lanjuti,” pungkasnya. (*/SN)