Target Rampung 2027, Pembangunan Polresta dan Gedung Negara di IKN Diperketat di Bawah Satu Komando

NUSANTARA – Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan terus melaju meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Proyek strategis yang mencakup kompleks legislatif, yudikatif, hingga fasilitas keamanan negara tetap menjadi prioritas utama dengan target rampung secara bertahap mulai 2027 hingga 2028.

Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa gedung-gedung vital negara tidak terdampak pemangkasan anggaran guna memastikan fungsi pemerintahan di ibu kota baru dapat berjalan sesuai jadwal.

“Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif tidak termasuk dalam efisiensi. Jadi tetap berjalan,” tegas Basuki saat meninjau lokasi pembangunan di Nusantara, Sabtu (11/4/2026).

Di kawasan legislatif, pemerintah tengah merancang gedung utama bagi DPR, DPD, dan MPR, termasuk Gedung Paripurna dengan kapasitas lebih dari seribu orang. Saat ini, tahap konstruksi penuh masih menunggu persetujuan desain akhir dari Presiden.

Sementara itu, pada kawasan yudikatif, pembangunan telah dibagi menjadi dua paket. Tahap awal difokuskan pada Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Plaza Keadilan, yang kemudian akan disusul oleh pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) beserta sarana pendukung lainnya. Konektivitas antar-lembaga ini akan didukung oleh jalan kawasan sepanjang 11 kilometer.

Selain gedung lembaga tinggi negara, Basuki juga meninjau langsung kesiapan pembangunan Kantor Pendukung Kepolisian Resor Kota (Polresta) IKN di KIPP Nusantara, Minggu (12/4/2026). Proyek di atas lahan seluas 3,24 hektare ini telah memulai tahap land clearing.

Gedung utama Polresta IKN dirancang setinggi enam lantai dengan tambahan tiga lantai bawah (basement). Fasilitas ini akan dilengkapi dengan masjid, lapangan upacara, sarana olahraga dengan tribun amfiteater, hingga kolam retensi. Targetnya, tahap pertama fasilitas keamanan ini selesai pada akhir tahun 2027.

Dalam peninjauan tersebut, Basuki memberikan arahan tegas mengenai tata kelola proyek di lapangan. Ia meminta seluruh instansi yang terlibat untuk patuh pada koordinasi tunggal guna menghindari ketidaksinkronan perencanaan.

“Saya sampaikan bahwa semua instruksi pembangunan harus satu perintah, satu komando, yaitu dari Otorita IKN. Apapun perencanaannya dicek dulu, ditelusuri, kalau perlu dihitung,” imbuh Basuki.

Seiring dengan pembangunan gedung, OIKN juga mengebut infrastruktur dasar pendukung ketahanan air melalui embung serta jaringan air minum terintegrasi dalam sistem Multi-Utility Tunnel (MUT). Langkah komprehensif ini dilakukan untuk memastikan IKN menjadi kawasan yang terintegrasi dan selaras dengan perencanaan matang yang telah ditetapkan sebelumnya.(*/SN)