Ekti: DPRD Kaltim Kawal Proyek Jalan Mahulu, Sisa 33 Km Belum Rampung

SAMARINDA – Upaya membuka keterisolasian wilayah hulu Kalimantan Timur (Kaltim), kembali mendapat dorongan serius.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyiapkan anggaran sekitar Rp90 miliar pada 2026, untuk mempercepat pembangunan ruas jalan strategis yang menghubungkan Tering di Kutai Barat (Kubat) dengan Ujoh Bilang, pusat pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat konektivitas kawasan pedalaman, yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi darat.

Ruas jalan sepanjang kurang lebih 135 kilometer tersebut hingga kini belum sepenuhnya tersambung, menyisakan puluhan kilometer yang masih dalam tahap pengerjaan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengungkapkan, bahwa dari total panjang ruas tersebut, masih terdapat sekitar 33 kilometer yang belum rampung.

Dari jumlah itu, sekitar 13 kilometer menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, sementara sisanya berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui skema pendanaan APBN.

Lanjut Ekti, status jalan yang belum sepenuhnya terintegrasi sebagai jalan nasional atau provinsi membuat pola pembangunannya harus dilakukan secara kolaboratif. Sinergi antara APBD dan APBN menjadi kunci agar proyek ini tidak berjalan tersendat.

Ia menegaskan, pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya membuka akses ekonomi, layanan dasar, serta mobilitas masyarakat di kawasan yang selama ini relatif terisolasi.

Selain itu, perhatian terhadap infrastruktur di Mahakam Ulu tidak berhenti pada satu ruas saja. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas jalan lanjutan, seperti jalur dari Ujoh Bilang menuju Long Pahangai sepanjang sekitar 100 kilometer, serta konektivitas dari Long Pahangai ke Long Apari sepanjang kurang lebih 60 kilometer.

Rangkaian pembangunan ini dinilai penting untuk menciptakan konektivitas menyeluruh di wilayah perbatasan dan pedalaman, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sungai yang selama ini menjadi jalur utama.

Namun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional, Ekti mengingatkan bahwa konsistensi dukungan pendanaan menjadi tantangan tersendiri.

“Perlu komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar proyek strategis ini tetap berjalan sesuai rencana,” bebernya.

DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan alokasi anggaran tetap tersedia secara bertahap dalam APBD hingga proyek tersebut benar-benar rampung.

Dengan percepatan ini, diharapkan konektivitas menuju Mahakam Ulu tidak lagi menjadi hambatan utama pembangunan, melainkan justru menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan hulu Kaltim.